aswandi 
Setelah kemaren pendaftaran calon bupati/walikota/gubernur usai dan ditutup KPU tanggal 10 Januari 2018, maka langkah selanjutnya harus harus dikebut adalah membentuk struktur tim sukses (timses) pemenangan pilkada, berikut ini adalah contoh struktur tim pemenangan pilkada berdasarkan pengamatan saya di beberapa pilkada mulai dari aceh sampai papua.
Dalam pilkada, beberapa timses baru mulai mikirin sistem perhitungan suara 1-2 hari sebelum pencoblosan, utk pilkada di kota masih memungkinkan menerapkan sistem real count berbasis SMS, karena masih ada waktu utk membagikan kertas panduan cara kirim sms, tapi utk pilkada di kabupaten yg jarak desa jauh saya rasa harus ada alternatif metode hitung cepat model lain, misalnya hitung manual pakai excel atau real count online
Pilkada serentak tanggal 15 Februari 2017 tinggal 3 minggu lagi, yang yang sangat penting harus disiapkan oleh partai atau timsukses kandidat pilkada adalah quick count dan real count. Quick Count adalah hitung cepat dengan menghitung hanya beberapa sampel TPS, misalnya disuatu kabupaten ada 1000 TPS, maka yang dihitung cukup 150 atau 200 TPS saja, dan itu cukup valid dengan tingkat toleransi kesalahan kurang dari 1%. Sedangkan Real Count adalah hitung cepat dengan menghitung semua TPS, misal ada 2.000 TPS maka 2 tps itu dihitung semua sehingga tingkat kesalahan 0%.
Tanggal 23 September 2016 kemaren, salah satu tahapan penting pilkada 2017 telah selesai yaitu tahapan pendaftaran pendaftaran kandidat, setelah melewati tahapan ini biasaya kandidat sudah mulai gerilya untuk persiapan pembentukan tim sukses pilkada, walau sebenarnya belum 100% aman karena masih ada tahapan penetapan kandidat pada tgl 24 Oktober 2016.
Dalam membuat struktur tim pemenangan, ada 1 divisi yang tidak boleh diabaikan yaitu divisi yang berkaitan dengan media sosial, ada yang menamakan tim ini dengan Media Center, Tim Media Baru atau Tim Media Sosial. Tentunya divisi lain jangan diabaikan misalnya media cetak dan elektronik, media jalanan spanduk, dan sms kampanye.
Dalam banyak kesempatan, saat pemasangan software di luar kota saya bertanya kepada klien, kenapa tidak minta buatkan aplikasi dari programmer lokal dikota sendiri, ada banyak model jawabanya:
merancang sistem IT untuk kabupaten kecil akan lebih rumit dibanding kota besar, kalo kota besar semua telah tersedia, mulai dari akses internet yg sudah masuk disemua polosok dan cepat lagi, dan gaya hidup penduduknya yang sudah terbiasa dengan gadget.
kalo kabupaten kecil, ide2 aplikasi top spt Qlue, eTol Card, parking sistem, Trafi, dll gak bakalan ada masyarakat yg mau pake. contohnya pembayaran dengan menggunakan e-money yg sudah berlaku di DKI untuk kereta, trans jakarta dan bayar parkir, dijamin gak bakalan laku di kabupaten atau kota kecil yg mayoritas masyarakat masih menggunakan uang tunai untuk segala transaksi.